3. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara;
4. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD;
6. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD;
9. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
10. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013);
11. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011);
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah;
13. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah;
14. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
15. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008;
16. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
17. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011);
18. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah;
19. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013;
20. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
22. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah;
23. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB );
24. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015;
25. Bimtek Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial;
26. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD);
27. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
28. Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
29. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
30. Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
31. Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
32. Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
33. Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014;
34. Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
35. Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
36. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
37. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
38. Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
39. Bimtek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
40. Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
41. Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
42. Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
43. Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
44. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
45. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
46. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
47. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
48. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
49. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
50. Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
51. Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
52. Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
53. Pemeriksaan Aset Tetap
54. Penatausahaan Barang Milik Daerah
55. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
56. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
57. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
58. Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian
59. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
60. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
61. Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
62. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
63. Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
64. Bimtek Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
WAKTU PELAKSANAAN
Berikut ini adalah beberapa jadwal Bimtek Pemerintahan yang akan diselenggarakan di tahun ini:
Lokasi |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Yogyakarta (Hotel Mutiara Malioboro) |
14 - 15 |
11 - 12 |
4 - 5 |
1 - 2 |
21 - 22 |
18 - 19 |
11 - 12 |
8 - 9 |
28 - 29 |
25 - 26 |
18 - 19 |
15 - 16 |
25 - 26 |
22 - 23 |
29 - 30 |
|
|
|
|
|
Bandung (Hotel Ibis Styles Braga) |
15 - 16 |
12 - 13 |
5 - 6 |
9 - 10 |
22 - 23 |
19 - 20 |
12 - 13 |
16 - 17 |
29 - 30 |
26 - 27 |
19 - 20 |
23 - 24 |
26 - 27 |
|
|
|
|
|
Bali (Fave Hotels Sunset Seminyak) |
16 - 17 |
6 - 7 |
13 - 14 |
10 - 11 |
23 - 24 |
13 - 14 |
20 - 21 |
17 - 18 |
30 - 31 |
20 - 21 |
27 - 28 |
24 - 25 |
27 - 28 |
|
|
|
|
|
Jakarta / Makassar |
17 - 18 |
7 - 8 |
14 - 15 |
4 - 5 |
24 - 25 |
14 - 15 |
21 - 22 |
11 - 12 |
31 - 01 |
21 - 22 |
28 - 29 |
25 - 26 |
28 - 01 |
|
|
|
|
|
Batam / Lombok |
18 - 19 |
8 - 9 |
1 - 2 |
5 - 6 |
25 - 26 |
15 - 16 |
8 - 9 |
12 - 13 |
22 - 23 |
15 - 16 |
26 - 27 |
22 - 23 |
29 - 30 |
Kami telah memilih beberapa narasumber dari berbagai bidang keilmuan untuk memberikan pelatihan kepada SDM pemerintahan yang membutuhkan.
BIAYA KONTRIBUSI
Rp. 3.500.000,- hingga Rp. 5.000.000,-
(tidak termasuk penginapan)
FASILITAS PESERTA
- Modul, Tas, Training Kit, Flashdisk 4GB
- Lunch, Coffee Break
- Sertifikat Pelatihan PPMI
CARA PENDAFTARAN
Konfirmasi pendaftaran melalui:
ATAU
Pembayaran Biaya Training dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain:
- Transfer ke BANK MANDIRI, No. Rek: 164-00-0497038-2 a.n. PT INTEGRASI PENDIDIKAN INDONESIA ( PPMI ). Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui email ke info@diklatppmi.id, 081224173365 (Whats App), atau dibawa pada saat Registrasi Ulang di lokasi training.
- Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.
Jika masih ada yang perlu dipertanyakan mengenai Layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.